Contoh Soal Tes BUMN (TWK) Lengkap dengan Pembahasannya

Latihan soal simulasi TWK BUMN terbaru lengkap dengan pembahasan untuk membantu kamu lolos seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2025!

 

Penasaran seperti apa soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Rekrutmen Bersama BUMN 2025? Seberapa siap kamu menjawab pertanyaan seputar sejarah, Pancasila, UUD 1945, dan tata negara?

Banyak peserta gagal di tahap ini karena kurangnya persiapan, loh. Tapi tenang, kamu bisa mulai latihan dari sekarang! Di artikel ini, kamu akan menemukan contoh soal BUMN TWK lengkap dengan pembahasannya, supaya kamu makin percaya diri menghadapi tes nanti. Yuk, mulai persiapkan dirimu!

Baca Juga: Contoh Soal Tes BUMN (TKD) Lengkap dengan Pembahasannya

 

Apa Saja Materi yang Diujikan di TWK BUMN?

 

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bukan hanya soal hafalan, tapi juga tentang bagaimana kamu memahami dasar-dasar negara dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Materi yang diujikan dalam TWK BUMN mencakup beberapa aspek penting yang membentuk sistem pemerintahan dan jati diri bangsa.

Ilustrasi semangat persatuan dan kesatuan pemuda-pemudi Indonesia

Beberapa topik utama yang sering muncul antara lain:

• Sejarah Indonesia. Menguji wawasan tentang peristiwa penting dalam perjalanan bangsa, seperti perjuangan kemerdekaan, perubahan sistem pemerintahan, hingga era reformasi. Soal bisa berupa kronologi kejadian atau peran tokoh nasional.

• Pancasila. Soal bisa berupa pemahaman nilai-nilai dasar negara, sejarah perumusan, makna tiap sila, serta penerapannya dalam kebijakan publik dan kehidupan sosial.

• UUD 1945. Menilai pemahaman tentang isi konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta perubahan penting setelah amandemen. Soal bisa berkaitan dengan pasal-pasal penting atau penerapannya dalam sistem hukum.

• Tata Negara. Menguji bagaimana sistem pemerintahan bekerja, mulai dari tugas lembaga negara seperti Presiden, DPR, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Tanpa persiapan yang matang, soal-soal TWK bisa terasa sulit. Tapi kalau kamu sudah terbiasa dengan pola soal, menjawabnya akan jauh lebih mudah! Yuk, langsung coba contoh soal TWK BUMN berikut dan lihat sejauh mana kemampuanmu!

—

Untuk membantu kamu mempersiapkan diri, manfaatkanlah program pelatihan dan persiapan tes dari Skill Academy by Ruangguru. Dengan modul pembelajaran yang dirancang khusus untuk rekrutmen BUMN, Skill Academy siap membantu kamu untuk meningkatkan kompetensi. Kamu juga bisa konsultasi seputar Bimbel BUMN dengan klik banner di bawah ini, ya!

Baca Juga: Contoh Soal Tes BUMN (AKHLAK) Lengkap dengan Pembahasannya

 

Contoh-Contoh Soal TWK (Sejarah)

 

1. Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang didirikan sebelum pemberontakan Volksraad adalah ….
A. PNI
B. Indische Partij
C. Taman Siswa
D. Perhimpunan Indonesia
E. Partindo

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Indische Partij (IP) adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada 25 Desember 1912 oleh tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Douwes Dekker (Setiabudi Danudirja), Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Organisasi ini merupakan partai politik pertama di Indonesia yang secara tegas memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, Volksraad adalah dewan perwakilan rakyat bentukan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mulai beroperasi pada 1918. Oleh karena itu, Indische Partij didirikan sebelum Volksraad dibentuk.

 

2. Dalam konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan ….
A. Indonesia bersatu
B. Indonesia merdeka
C. Indonesia raya
D. Indonesia berparlemen
E. Indonesia berbendera merah putih

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah aliansi partai-partai politik di Hindia Belanda yang terbentuk pada tahun 1939 dengan tujuan utama memperjuangkan hak-hak politik rakyat Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dalam konferensi pertamanya pada 4 Juli 1939, GAPI mencanangkan tuntutan “Indonesia Berparlemen” sebagai upaya menuntut sistem pemerintahan yang lebih demokratis, di mana rakyat Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui parlemen.

Meskipun tuntutan ini ditolak oleh pemerintah kolonial, gagasan Indonesia Berparlemen tetap menjadi bagian penting dalam perjuangan politik Indonesia. Konsep ini menginspirasi gerakan nasional menuju kemerdekaan dan berperan dalam pembentukan sistem pemerintahan setelah Indonesia merdeka.

 

3. Tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik adalah ….
A. Membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda
B. Mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia
C. Membebaskan Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia dari dominasi barat
D. Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik
E. Memberikan latihan militer rakyat Indonesia untuk melawan Belanda

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik bukan untuk membebaskan bangsa Indonesia, tetapi untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi Sekutu. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak, karet, dan bahan mentah lainnya yang sangat dibutuhkan Jepang untuk mendukung mesin perangnya. Selain itu, Jepang juga memanfaatkan tenaga kerja dan propaganda agar rakyat Indonesia membantu upaya perang mereka.

Meskipun Jepang awalnya mengklaim sebagai “Saudara Tua” yang ingin membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat, kenyataannya mereka menerapkan kebijakan militeristik yang keras. Jepang menggunakan propaganda “Gerakan Tiga A” dan janji kemerdekaan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, tetapi tujuan utamanya tetap demi kepentingan strategis mereka dalam Perang Pasifik.

 

4. Sejak KMB sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 status kenegaraan Republik Indonesia adalah ….
A. Negara jajahan sekutu
B. Koloni Belanda
C. Negara Bagian RIS
D. Negara Kesatuan RI
E. Bagian dari Hindia Belanda

Jawaban benar: C

Pembahasan:

Sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, Republik Indonesia berstatus sebagai salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan bentuk negara federal yang dibentuk sebagai hasil kesepakatan KMB, di mana Republik Indonesia hanya menjadi salah satu dari beberapa negara bagian lainnya. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

5. Syarikat Islam lebih berhasil dalam menghimpun anggota jika dibandingkan dengan Budi Utomo, karena Syarikat Islam ….
A. Lahir lebih dahulu daripada Budi Utomo
B. Dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam
C. Bergerak dalam bidang ekonomi
D. Mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak kurang mampu
E. Lebih terbuka dalam menerima anggotanya, tidak terbatas bagi orang Jawa serta bersifat kerakyatan

Jawaban benar: E

Pembahasan:

Syarikat Islam lebih berhasil dalam menghimpun anggota dibandingkan Budi Utomo karena sifatnya yang inklusif dan merakyat. Berbeda dengan Budi Utomo yang lebih eksklusif bagi kalangan priyayi Jawa, Syarikat Islam terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang suku atau status sosial. Sehingga, membuat organisasi ini lebih mudah diterima dan berkembang di berbagai daerah, terutama di kalangan pedagang dan rakyat kecil.

 

6. Munculnya gerakan DI (Darul Islam)/TII (Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo disebabkan oleh ….
A. Rasa tidak puas terhadap pemerintah RI
B. Keinginan Kartosuwiryo mendirikan negara berdasarkan hukum Islam
C. Rasa tidak puas terhadap hijrahnya pasukan TNI ke Jawa Tengah
D. Rasa tidak puas terhadap hasil perjanjian Renville
E. Keinginan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat Jawa Barat

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Gerakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo muncul karena keinginannya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berlandaskan hukum Islam. Kartosuwiryo menolak sistem pemerintahan Republik Indonesia yang sekuler dan memproklamasikan berdirinya NII pada 7 Agustus 1949. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan dengan pemerintah RI hingga akhirnya berhasil ditumpas pada tahun 1962.

 

7. Untuk menguasai kekalutan konstitusional pada tahun 1957, Presiden Soekarno menginginkan terbentuknya “Kabinet Kaki Empat”, yaitu pemerintahan yang terdiri atas wakil-wakil partai besar berikut, kecuali ….
A. NU
B. Masyumi
C. PARTINDO
D. PKI
E. PN

Jawaban benar: C

Pembahasan:

Pada tahun 1957, Presiden Soekarno menginginkan terbentuknya “Kabinet Kaki Empat,” yaitu pemerintahan yang terdiri atas wakil-wakil dari partai-partai besar di Indonesia, yaitu NU, Masyumi, PKI, dan PN. Namun, PARTINDO (Partai Indonesia) tidak termasuk dalam kelompok tersebut, karena partai ini memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan partai-partai besar yang disebutkan dalam kebijakan Kabinet Kaki Empat.

 

8. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai) dengan tugas utama ….
A. Mengusir orang-orang Belanda
B. Memperjuangkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya
C. Mencaplok perusahaan-perusahaan Belanda
D. Mempersiapkan pemerintahan yang demokratis
E. Membentuk laskar rakyat

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk untuk mempersiapkan segala aspek terkait kemerdekaan Indonesia, termasuk penyusunan konstitusi dan pembentukan struktur pemerintahan yang demokratis. Tugas utama PPKI adalah menyusun dasar-dasar negara yang akan dijadikan acuan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

 

9. Strategi politik nasional negara Indonesia didasarkan pada ….
A. UUD 1945
B. GBHN
C. Pancasila
D. Keputusan Presiden
E. Pancasila dan UUD 1945

Jawaban benar: E

Pembahasan:

Strategi politik nasional Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan nilai-nilai dasar yang mengarahkan kebijakan negara, sementara UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang membentuk struktur pemerintahan dan sistem politik negara Indonesia.

 

10. Yang tidak termasuk pahlawan reformasi dalam peristiwa Semanggi dan Trisakti adalah ….
A. Elang Mulya Lesmana
B. Herry Heryanto
C. Hendra Lesmana
D. Arief Rahman Hakim
E. Hafidh Royan

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Arief Rahman Hakim adalah tokoh yang dikenal sebagai Ketua Tim Independen Pencari Fakta Tragedi Semanggi, namun dia tidak terlibat langsung sebagai pahlawan dalam peristiwa Semanggi dan Trisakti. Sedangkan Elang Mulya Lesmana, Herry Heryanto, Hendra Lesmana, dan Hafidh Royan adalah aktivis yang turut berperan dalam peristiwa tersebut dan dianggap sebagai pahlawan reformasi.

 

11. Pengiriman pasukan perdamaian Garuda pertama kali ke ….
A. Vietnam
B. Indocina
C. Irak
D. Iran
E. Mesir

Jawaban benar: E

Pembahasan:

Pasukan perdamaian Garuda pertama kali dikirim ke Mesir pada tahun 1957 sebagai bagian dari misi United Nations Emergency Force (UNEF) setelah krisis Terusan Suez. Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda I untuk membantu menjaga perdamaian di wilayah tersebut, menunjukkan peran aktif dalam diplomasi internasional dan komitmen terhadap perdamaian dunia.

 

12. Gubernur VOC yang mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia adalah ….
A. Daendels
B. Pieter Both
C. Van Den Bosch
D. JP. Coen
E. De Keyzer

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal VOC yang mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia pada tahun 1619 setelah menaklukkan kota tersebut. Batavia kemudian dijadikan pusat pemerintahan VOC di Hindia Belanda dan berkembang menjadi kota dagang penting. Nama Batavia bertahan hingga tahun 1942, ketika Jepang mengubahnya menjadi Jakarta.

 

13. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) berlangsung tahun ….
A. 1830-1870
B. 1865-1867
C. 1848-1857
D. 1867-1875
E. 1888-1892

Jawaban benar: A

Pembahasan:

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 di Hindia Belanda dan berlangsung hingga 1870. Sistem ini mewajibkan petani pribumi menyerahkan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya disetorkan kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat karena kerja paksa dan eksploitasi berlebihan, hingga akhirnya dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal.

 

14. Salah satu alasan utama dukungan AS terhadap pemberontakan PRRI di Sumatra Barat dan Sulawesi Utara pada tahun 1958 adalah ….
A. Kebijakan nasionalisasi mengancam perusahaan-perusahaan minyak Amerika
B. Para pemimpin PRRI mempunyai kedekatan dengan pihak AS
C. Ditembaknya seorang pilot sipil Amerika di Ambon
D. Amerika cemas terhadap kedekatan Soekarno dengan PKI
E. Amerika ingin melindungi warganya yang bekerja di perusahaan minyak

Jawaban benar: D

Pembahasan:

AS mendukung pemberontakan PRRI pada tahun 1958 karena khawatir terhadap kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), terutama dalam konteks Perang Dingin. AS melihat potensi meningkatnya pengaruh komunis di Indonesia sebagai ancaman bagi kepentingan mereka di Asia Tenggara, sehingga mereka memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok pemberontak yang menentang pemerintah pusat.

 

15. Program Benteng adalah salah satu program ekonomi di bawah Kabinet Ali Sastroamidjojo. Program Benteng berupaya untuk mendorong berkembangnya pengusaha kecil. Program ini direncanakan dengan cara:
1. Mewajibkan perusahaan-perusahaan asing untuk melatih tenaga-tenaga Indonesia
2. Mendirikan perusahaan negara
3. Memberikan kredit bagi pengusaha nasional
4. Memberikan perlindungan hukum yang jelas

Pernyataan mana yang benar ….

A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4
E. Semua benar

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Program Benteng bertujuan untuk memperkuat pengusaha pribumi dengan memberikan kredit kepada mereka dan mewajibkan perusahaan asing melatih tenaga kerja Indonesia. Namun, program ini tidak secara khusus mencakup pendirian perusahaan negara maupun perlindungan hukum yang jelas sebagai bagian utamanya.

 

16. Masa pemerintahan Gus Dur tidak berjalan lama atau kurang dari setahun, dikarenakan kasus ….
A. Bapindo
B. Bulogate-Bruneigate
C. Bulogate-Singapurgate
D. BLBI
E. Lapindo

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Kasus Bulogate dan Bruneigate merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak berjalan lama. Bulogate berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana operasi Bulog, sementara Bruneigate melibatkan tuduhan mengenai penerimaan dana dari pemerintah Brunei

 

17. Pemberontakan DI/TII yang terjadi di beberapa daerah yang menuntut didirikannya Negara Islam Indonesia dan sebagai imamnya adalah ….
A. Amir Fatah
B. Kahar Muzakar
C. Daud Beureuh
D. Kartosuwiryo
E. M. Mahfudz Abdurrahman

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, yang mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949 di Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menggantikan NKRI dengan negara berbasis syariat Islam. Pemberontakan ini kemudian meluas ke beberapa daerah seperti Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan sebelum akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia.

 

18. Dalam politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada paruh abad XIX antara lain ….
A. Indonesia mulai dikenal di dunia dengan hasil perkebunan yang berlimpah
B. Rakyat Indonesia mulai mengenal perdagangan internasional
C. Rakyat mulai dibebani pajak oleh pemerintah kolonial
D. Rakyat mulai mengembangkan tanaman industri untuk dijual pada investor asing
E. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing

Jawaban benar: E

Pembahasan:

Politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada paruh abad XIX bertujuan menarik investasi asing untuk mengeksploitasi sumber daya Indonesia. Dengan kebijakan ini, perusahaan asing bebas menanamkan modalnya di sektor perkebunan dan pertambangan, sering kali dengan sistem yang merugikan rakyat karena mereka hanya menjadi buruh dengan upah rendah, sementara keuntungan besar dinikmati oleh investor asing.

 

19. Tujan petisi Sutardjo yang diajukan di Volksraad adalah ….
A. Menuntut perlakuan yang sama dengan bangsa-bangsa asal Cina dan Belanda
B. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia
C. Agar pemerintah Belanda tidak melakukan diskriminasi terhadap bangsa Indonesia
D. Menuntut kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia
E. Menentang kebijakan politik Gubenur Jenderal de Jonge yang sangat menekan pergerakan bangsa Indonesia

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Petisi Sutardjo diajukan di Volksraad pada tahun 1936 oleh Sutardjo Kartohadikusumo dengan tujuan meminta pemerintahan kolonial Belanda memberikan otonomi atau pemerintahan sendiri bagi Indonesia secara bertahap dalam kerangka Hindia Belanda. Namun, petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda, yang menganggap Indonesia belum siap untuk pemerintahan sendiri.

 

20. Pada masa kolonial Belanda, sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan elite pribumi dengan kurikulum setara gymnasium di Belanda adalah ….
A. Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA)
B. Algemeene Middelbare School (AMS)
C. Hollandsch Inlandsche School (HIS)
D. Hogere Burgerschool (HBS)
E. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Hogere Burgerschool (HBS) adalah sekolah menengah yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan sebagian elite pribumi. Kurikulumnya lebih maju dibanding AMS dan setara dengan gymnasium di Belanda, dengan fokus pada ilmu pengetahuan dan persiapan ke jenjang pendidikan tinggi.

Baca Juga: Wajib Tahu! Compatibility Device Check RBB BUMN 2025

 

Contoh-Contoh Soal TWK (Pancasila, UUD 1945, dan Tata Negara)

 

1. Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu sistem filsafat bila ….
A. Sila-sila Pancasila harus dilihat sebagai suatu rangkaian kesatuan
B. Susunan dan bentuknya hierarkis piramidal
C. Harus dipahami sebagai totalitas 5 sila
D. Pancasila harus dipahami secara utuh tidak terpisahkan
E. Semua jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan:

Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena kelima silanya saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Sila-silanya harus dilihat sebagai satu rangkaian, memiliki susunan hierarkis piramidal di mana sila pertama menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya, dan pemahaman terhadap Pancasila harus mencakup kelima silanya secara totalitas.

 

2. Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada ….
A. TAP MPR No. V/MPR/1973
B. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
C. TAP MPRS No. IV/MPR/1978
D. TAP MPR No. II/MPR/1978
E. TAP MPR No. VI/MPR/1988

Jawaban benar: B

Pembahasan:

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

 

3. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, memiliki ideologi Pancasila yang disegani dunia. Penetapan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ditandai dengan peristiwa ….
A. Sidang I BPUPKI
B. Sidang II BPUPKI
C. Sidang I PPKI
D. Sidang II PPKI
E. Sidang III PPKI

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ditandai dalam Sidang II BPUPKI yang berlangsung pada 10–17 Juli 1945. Dalam sidang ini, Panitia Sembilan menyempurnakan rumusan dasar negara yang sebelumnya dikenal sebagai Piagam Jakarta, dan kemudian rumusan tersebut dijadikan dasar dalam pembentukan UUD 1945. Sidang ini menjadi momen penting karena menghasilkan kesepakatan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

 

4. Pada sidang pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dibicarakan masalah dasar negara Indonesia. Salah satu konsepsi perihal dasar negara Indonesia tersebut adalah:

• Pemahaman persatuan
• Perhubungan negara dan agama
• Sistem badan permusyawaratan
• Sosialisme Indonesia
• Hubungan antarbangsa

Siapakah tokoh Indonesia yang mengemukakan konsep perihal dasar negara seperti tersebut?

A. Ir. Soekarno
B. Mr. Muhammad Amin
C. Drs. Mohammad Hatta
D. Prof. Dr. Mr. Soepomo
E. Mr. Ahmad Soebardjo

Jawaban benar: A

Pembahasan:

Konsep-konsep seperti persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem permusyawaratan, sosialisme Indonesia, dan hubungan antarbangsa merupakan bagian dari pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan gagasan mengenai dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.

 

5. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan bekerja sama dengan bangsa lain, merupakan pengamalan Pancasila sila ….
A. Ketuhanan yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Sikap bangsa Indonesia yang merasa sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan menjalin kerja sama dengan bangsa lain merupakan wujud pengamalan sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia, solidaritas antarmanusia, dan kesadaran akan persaudaraan global tanpa memandang perbedaan bangsa atau negara.

 

6. Pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan adalah ciri utama dari paham ….
A. Liberalisme
B. Sosialisme
C. Kapitalisme
D. Demokrasi
E. Nasionalisme

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Paham sosialisme menekankan pemerataan kesejahteraan, penghapusan kesenjangan sosial, dan penghapusan kemiskinan melalui kepemilikan bersama atau negara atas alat produksi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, berbeda dengan kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar.

 

7. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Makna kepribadian bangsa adalah ….
A. Sesuatu hal yang dimiliki suatu bangsa yang menjadikannya unggul dan menonjo di dunia internasional
B. Sesuatu hal yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya
C. Sesuatu hal yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain
D. Sesuatu hal yang dialami  atau dimiliki oleh suatu bangsa
E. Sesuatu hal yang membuat satu bangsa dengan bangsa lainnya menjadi sama

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Makna kepribadian bangsa adalah ciri khas atau identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi pembeda sekaligus jati diri bangsa.

 

8. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yaitu ….
A. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar
B. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari
C. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, dan semangat, tercermin pada mental dan batin perilaku
D. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi
E. Kebaikan yang diyakini tiap manusia dalam menjalani hidup

Jawaban benar: C

Pembahasan:

Dalam filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, jabatan, atau status sosial, melainkan oleh kepribadian dan moralitasnya. Nilai manusia diukur dari perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, serta semangat hidup yang berpijak pada hati nurani dan moral. Hal ini selaras dengan nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila, yang menekankan pentingnya menghargai martabat manusia melalui sikap dan perilaku yang luhur.

 

9. Berikut pernyataan yang kurang sesuai dengan prinsip bahwa Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan suatu kesatuan yang utuh, tersusun secara sistematis dan bertingkat, yaitu ….
A. Sila pertama melandasi sila ketiga
B. Sila ketiga lebih penting daripada sila keempat
C. Sila kelima dijiwai sila pertama dan kedua
D. Sila kedua yang dilandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga
E. Dalam memahami satu sila harus pula melihat makna sistematis semua sila

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Pernyataan bahwa sila ketiga lebih penting daripada sila keempat tidak sesuai dengan prinsip Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Tiap sila memiliki kedudukan yang saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan atau diperingkatkan berdasarkan tingkat kepentingan. Menyatakan satu sila lebih penting dari yang lain berarti mengabaikan prinsip kesatuan dan hierarki yang menyatu dalam Pancasila.

 

10. Perbuatan baik buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas dalam kebiasaan masyarakat tertentu bersumber pada norma ….
A. Adat
B. Hukum
C. Susila
D. Sopan santun
E. Agama

Jawaban benar: A

Pembahasan:

Norma adat merupakan aturan tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat dan mengatur tentang baik-buruk, benar-salah, serta pantas atau tidak pantas suatu perbuatan menurut pandangan kelompok tersebut. Norma ini kuat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal, dan pelanggarannya bisa dikenai sanksi sosial.

 

11. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam ….
A. Ketetapan dan keputusan MPR/MPRS
B. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
C. Pidato kenegaraan Presiden RI menjelang tanggal 17 Agustus
D. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
E. TAP MPR NO. XX/MPR/1978

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia tercermin dalam Empat Pokok Pikiran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran ini mencerminkan semangat, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara, seperti negara persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Pokok pikiran tersebut menjadi dasar dalam menjiwai seluruh pasal dalam UUD 1945.

 

12. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai ….
A. Setingkat dengan UUD 1945
B. Sumber dari segala sumber hukum
C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
D. Setingkat dengan TAP MPR
E. Hukum tertinggi di Indonesia

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia karena menjadi dasar filsafat dan ideologi negara yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini ditegaskan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala hukum di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

 

13. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada ….
A. 2 Maret 1978
B. 14 Maret 1978
C. 4 Maret 1978
D. 22 Maret 1978
E. 12 Maret 1978

Jawaban benar: A

Pembahasan:

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ditetapkan pada 2 Maret 1978 melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1978. P4 dibuat sebagai panduan resmi untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam upaya membentuk warga negara yang berkepribadian Pancasila.

 

14. Ketika masa sidang reses selama satu bulan. BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan asas dan tujuan pembentukan negara Indonesia yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang ditandatangani Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945. Salah satu asasnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya.”

Asas ini mendapat tantangan yang sangat keras dari berbagai kalangan dan menimbulkan polemik berkepanjangan. Atas saran dan pendapat 4 tokoh Islam, akhirnya asas tersebut berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Siapakah tokoh Islam yang dimaksud?
A. Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Ahmad Soebardjo.
B. Kasman Singodimejo, K.H. Wachid Hasyim Teuku Muhammad Hassan, dan Ki Bagus Hadikusumo.
C. K.H. Wachid Hasyim, K.H. Mas Mansyur, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Drs. Mohammad Hatta.
D. Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Roem, Mr. Muhammad Yamin, dan Mohammad Natsir.
E. K.H. Muhammad Dahlan, K.H. Wachid Hasyim, K.H. Mas Mansyur, dan K.H. Abdul Wachid Hasyim.

Jawaban benar: B

Pembahasan:

Setelah Piagam Jakarta dirumuskan, terdapat keberatan dari kalangan Indonesia timur terhadap kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Demi menjaga persatuan, empat tokoh Islam yaitu Kasman Singodimejo, K.H. Wachid Hasyim, Teuku Muhammad Hassan, dan Ki Bagus Hadikusumo menyetujui perubahan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada 18 Agustus 1945. Keputusan ini menjadi bukti jiwa besar tokoh-tokoh Islam demi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

 

15. Bila disimpulkan maka pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut, kecuali ….
A. Pokok pikiran tentang persatuan
B. Pokok pikiran tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
C. Pokok pikiran tentang kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan
D. Ketuhana yang Maha Esa yang berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab
E. Pokok pikiran tentang pertahanan dan keamanan nasional

Jawaban benar: E

Pembahasan:

Pembukaan UUD 1945 mencantumkan beberapa pokok pikiran penting, seperti persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, pokok pikiran tentang pertahanan dan keamanan nasional tidak secara langsung disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, meskipun topik ini diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945.

 

16. Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena ….
A. Kedaulatan berada di tangan rakyat
B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
C. Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wakil yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi
E. Sudah ada DPD

Jawaban benar: A

Pembahasan:

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini menandakan bahwa MPR tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan tertinggi seperti sebelum amandemen. Kedaulatan sekarang berada langsung di tangan rakyat, dan pelaksanaannya dibagi ke berbagai lembaga negara sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

 

17. Tugas yang dikerjakan pemerintah di bawah ini yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah ….
A. Mendirikan gedung sekolah, membangun jalan, memperbaiki jembatan
B. Mendirikan koperasi unit desa dengan segala aspek pembinaannya
C. Mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat
D. Mengusahakan dengan cepat listrik masuk desa
E. Membangun perumahan sangat sederhana bagi masyarakat kelas bawah

Jawaban benar: C

Pembahasan:

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ayat ini mengarah pada pengelolaan sumber daya alam dan cabang produksi penting oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

18. Pada era reformasi, bangsa Indonesia memiliki keinginan menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis, sehingga pemerintahan yang dijalankan harus konstitusional sesuai dengan konstitusi yang disepakati bersama.

1) Diberlakukan pembatasan pada kekuasaan eksekutif.
2) Disesuaikan dengan konstitusi umum negara maju.
3) Adanya jaminan HAM warga negara.
4) Adanya sistem hukum positif dalam melakukan pengaturan negara.

Yang dimaksud dengan pemerintahan konstitusional, yaitu ….

A. Jika 1, 2, dan 3 benar
B. Jika 1 dan 3 benar
C. Jika 2 dan 4 benar
D. Jika hanya 4 yang benar
E. Jika semua benar

Jawaban benar: B

Pembahasan:

1) Diberlakukan pembatasan pada kekuasaan eksekutif → ✅ Benar, ini inti dari pemerintahan konstitusional yaitu kekuasaan dibatasi oleh hukum (konstitusi).

2) Disesuaikan dengan konstitusi umum negara maju → ❌ Salah, karena tiap negara punya konstitusinya sendiri. Tidak ada kewajiban menyesuaikan dengan negara maju.

3) Adanya jaminan HAM warga negara → ✅ Benar, konstitusi menjamin HAM agar tidak disalahgunakan oleh penguasa.

4) Adanya sistem hukum positif dalam melakukan pengaturan negara → Kurang tepat, karena sistem hukum positif adalah bagian dari sistem hukum pada umumnya, bukan ciri khas dari pemerintahan konstitusional.

Jadi, pernyataan yang benar hanya nomor 1 dan 3.

 

19. Prinsip-prinsip demokrasi penting untuk kita ketahui agar kehidupan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip demokrasi secara universal adalah ….
A. Persamaan dan kegotongroyongan
B. Pemerintah berdasarkan konstitusi
C. Pemilihan umum yang demokratis
D. Peran kelompok-kelompok kepentingan
E. Melindungi hak asasi manusia

Jawaban benar: A

Pembahasan:

Prinsip-prinsip demokrasi universal mencakup hal-hal seperti pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemilu yang bebas dan adil, perlindungan hak asasi manusia, dan adanya peran kelompok kepentingan dalam proses politik. Sementara itu, “kegotongroyongan” bukanlah prinsip universal demokrasi, melainkan nilai khas budaya Indonesia.

 

20. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berpedoman pada pembukaan UUD 1945, yaitu ….
A. Indonesia berusaha membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjatuh
B. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional berpedoman piagam PBB
C. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk perdamaian yang kekal
D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian yang kekal
E. Bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri

Jawaban benar: D

Pembahasan:

Politik luar negeri Indonesia berpedoman pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Baca Juga: Jenis-Jenis BUMN yang Ada di Indonesia Beserta Contohnya

—

Sudah siap hadapi tes BUMN? Yuk, latihan contoh soal TWK di atas yang disiapkan khusus buat kamu. Dengan rutin latihan, kamu bisa lebih paham pola soalnya dan makin percaya diri saat ujian nanti.

Untuk bimbingan lebih lanjut, langsung aja gabung di Bimbel BUMN Skill Academy. Di sini kamu bisa belajar bareng mentor berpengalaman, dapet tips dan trik jitu, dan tentunya makin dekat sama karier impian di BUMN!