Yuk, Ketahui Perbedaan UMR, UMP, dan UMK di Dunia Kerja

Sering dengar ketiga istilah tersebut saat baru masuk ke dunia kerja, tapi belum paham perbedaannya? Artikel ini akan mengulas perbedaan upah minimum yang harus kamu ketahui!

–

Kamu adalah seorang fresh graduate yang getol banget mencari kerja selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya kamu diundang oleh perusahaan untuk mengikuti assessment atau psikotes, sampai berlanjut ke tahap wawancara kerja oleh HRD, user, dan direktur. 

Habis itu, kamu iseng cerita ke kerabat kamu yang lebih senior untuk berdiskusi masalah karir dan dunia kerja. Nggak lama, senior kamu nanya kayak gini: 

“Gajinya UMR nggak?”

Hah? UMR? Apa itu?

Mungkin kamu suka dengar istilah UMR ini. Tapi, kamu tahu nggak UMR itu apa? Kalau belum tahu, yuk Skill Academy bantu menjelaskan di artikel ini!

Apa sih UMR itu?

Upah minimum sendiri adalah standar minimum yang diberikan oleh pekerja dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan. 

UMR adalah upah minimum regional, yang artinya minimum upah pekerja yang berlaku di tingkat I atau provinsi, termasuk dengan kabupaten/kota di dalamnya. Setiap tahunnya, UMR mengalami peningkatan yang dipicu oleh berbagai faktor. 

Kalau kamu ditanya, “Gajinya UMR nggak?”, artinya apakah upah kamu sesuai atau melebihi standar minimum di kota kamu? Soalnya, gaji atau upah kamu sebagai pekerja nggak boleh kurang dari standar UMR tadi. Jika kamu masih menerima gaji yang kurang dari UMR, kamu berhak melapor ke Dinas Ketenagakerjaan.

Ngomong-ngomong, istilah UMR ini nggak digunakan lagi, lho! Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR tingkat I berganti istilah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi), sedangkan UMR tingkat II berganti istilah menjadi UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). 

UMP (Upah Minimum Provinsi)

UMP adalah upah minimum provinsi yang berlaku di seluruh wilayah yang berada di satu provinsi, termasuk kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 4 Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, UMP yang sebelumnya lebih dikenal sebagai UMR ditetapkan oleh gubernur. Nah, setiap provinsi memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda. Misalnya, upah minimum di DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 4.641. 854, sedangkan upah minimum di DIY ditetapkan sebesar Rp. 1.840.915. 

Kenapa UMP setiap provinsi bisa berbeda? 

Nah, perbedaan UMP di setiap provinsi karena melihat dari standar kebutuhan hidup. Hal ini dipengaruhi besar oleh perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, serta struktur ekonomi dan kinerja. Makanya, kenapa kamu beli satu porsi nasi pecel di Madiun, Jawa Timur cuma mengeluarkan kocek Rp. 7.000 saja, sedangkan di DKI Jakarta bisa dihargai sebesar Rp. 15.000.

Pada pasal 4 Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 ayat 4, UMP ditetapkan oleh gubernur paling lambat setiap tanggal 21 November. Berlaku mulai di tahun berikutnya pada tanggal 1 Januari.

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

UMK atau upah minimum kabupaten/kota adalah standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota. UMK masih ditetapkan oleh gubernur, akan tetapi pengajuannya dilakukan oleh walikota atau bupati. 

Sama seperti UMP, UMK di masing-masing kabupaten/kota juga berbeda. Biasanya, UMK dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi di kabupaten/kota tersebut.

Baca juga: Bingung Cara Negosiasi Gaji Saat Interview? Ini 8 Tips yang Bisa Kamu Pakai!

Penasaran deh, kalau walikota atau bupati nggak ngajuin kenaikan UMK, terus gimana Jawabannya, gubernur akan menetapkan UMK berdasarkan UMP yang sudah ditetapkan sebelumnya yang mencakup wilayah kabupaten/kota. 

Jika UMP ditetapkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November, UMK ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 30 November dan mulai berlaku di 1 Januari.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan UMR, UMP, dan UMK

Dilansir dari kompas.com, faktor utama yang mempengaruhi kenaikan UMP dan UMK berdasarkan PP 36 tahun 2021 pasal 25 ayat (2) adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Baik UMP maupun UMK, pada umumnya perhitungan dan kenaikannya dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya masyarakat yang bekerja. 

Dampak dari kenaikan UMR, UMP, dan UMK

Kenaikan upah seperti UMR, UMP, dan UMK umumnya terjadi setiap tahun berdasarkan pasal 26 ayat (1). Dikutip dari Smart Presence, berikut adalah dampak yang dirasakan oleh pekerja dan pengusaha jika UMR, UMP, dan UMK mengalami kenaikan:

1. Meningkatnya daya beli

Jika kenaikan UMR, UMP, dan UMK terjadi pastinya berdampak pada meningkatnya daya beli. Semakin tinggi daya beli, perekonomian provinsi maupun kabupaten/kota juga ikut naik. 

Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat juga memicu banyak usaha kecil yang tumbuh di provinsi dan kabupaten/kota.

2. Kenaikan harga barang

Salah satu dampak nyata dari kenaikan UMR, UMP dan UMK adalah kenaikan harga barang. Tentu, hal ini sebenarnya nggak diinginkan oleh masyarakat. Akan tetapi, kenaikan harga barang biasanya dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian, semakin tinggi harga barang, semakin tinggi juga masyarakat akan memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

3. Masyarakat dapat mewujudkan hidup yang sejahtera

Dampak lain yang dirasakan masyarakat saat UMR, UMP, dan UMK mengalami kenaikan adalah mampu terpenuhinya kebutuhan dan hidup layak disaat harga barang mengalami kenaikan. 

Ikuti kelas: Sukses Mengelola Keuangan UMKM

Menurut kamu, setuju nggak kalau kenaikan UMR, UMP, dan UMK bisa membuat hidupmu jadi lebih sejahtera? 

4. Gaji karyawan pastinya ikut naik

Kalau mendengar “gaji naik”, pasti kamu senang plus gembira bukan main! Tapi, jangan langsung foya-foya, ya!

Sumber: IDN Times

Jika UMR, UMP, dan UMK mengalami kenaikan, otomatis gaji kamu sebagai pekerja atau karyawan ikut naik sesuai ketetapan gubernur dan usulan walikota atau bupati. Gaji otomatis naik agar kamu bisa memenuhi segala kebutuhan.

5. Masih adanya pelaku usaha memberlakukan PHK

Meskipun upah pekerja naik, nggak menutup kemungkinan jika perusahaan masih memberlakukan PHK. Dengan naiknya upah minimum akan berdampak pada harga kebutuhan yang ikut naik juga. Jika keuangan perusahaan dalam kondisi nggak stabil hingga beberapa tahun, mungkin saja kamu sebagai karyawan bisa diputus hubungan kerja.

—

Skill Academy merangkum perbedaan UMR, UMP, dan UMK yang nggak asing di telinga kamu saat memasuki dunia kerja. Perlu diingat nih, kalau upah kamu sebagai pekerja atau karyawan nggak boleh rendah dari standar minimum. Jika menemukan dan merasakan hal seperti tadi, kamu bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang membayar upah rendah, secara hukum dapat ditindak hukuman pidana 1-4 tahun, dengan denda 100-400 juta. 

Selain upah minimum, kamu bisa ulik banyak hal yang wajib kamu pahami saat memasuki dunia kerja di blog Skill Academy. Ikuti juga ribuan kelasnya agar kamu lebih siap berkarir dengan kemampuan yang mutakhir!

Sumber:

Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. 2021. Perbedaan UMP dan UMK: Cakupan Wilayah, Penetapan, dan Penghitungannya. Kompas.com. [daring]. https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/22/093100965/perbedaan-ump-dan-umk-cakupan-wilayah-penetapan-dan-penghitungannya?page=all

Smart Presence. Kenaikan UMR, Ini Dia Dampak yang Akan Terjadi. Smartpresence.com. [daring]. 

Kenaikan UMR, Ini Dia Dampak yang Akan Terjadi

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2020. Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum. Hukumonline.com. [daring].

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c85f88b626af/langkah-hukum-jika-upah-di-bawah-standar-minimum/